The STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN PEMERATAAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN UNTUK MENURUNKAN KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT DI KABUPATEN INDRAMAYU

Alternatif Kebijakan Pemerataan Fasilitas Kesehatan Rujukan

Penulis

  • Rudi Sudarmanta, SKM, MT Bappeda-litbang Kab. Indramayu

DOI:

https://doi.org/10.36973/jkih.v13i2.805

Kata Kunci:

strategi; kebijakan; policy paper; Rumah sakit; aksesabilitas; Distribusi; kapasitas rumah sakit; pelayanan kesehatan rujukan; tempat tidur sakit; jarak tempuh; pentahelix; sistem kesehatan daerah; akar masalah, keterjangkauan, indramayu.

Abstrak

Salah satu faktor penyebab kematian pasien adalah keterlambatan sampai pada fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit. Salah satui faktor utama kondisi ini adalah karena masih rencdahnya aksesabilitas  pelayanan kesehatan rujukan yang ditandai dengan ketidakcukupan kapasitas tempat tidur rumah sakit dan adanya ketidakmerataan lokasi rumah sakit. Hingga saat ini pemenuhan standar ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Indramayu baru mencapai kurang lebih 73%, sehingga masih kekurang kebutuhan tempat tidur sebesar 508. Demikian halnya persebaran rumah sakit yang terpusat di wilayah Indramayu bagian Timur dan Pantura ikut memperberat masalah. Sementara itu upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam meningklatkan aksesabilitas pelayanan kesehatan rujukan saat ini dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya, baik finansial maupun sumber daya manusia. Wilayah yang luas, biaya pembangunan rumah sakit yang mahal, kecenderungan rumah sakit swasa berinvestasi pada pusat-pusat pertumbuhan serta proses perijinan rumah sakit yang cukup rumit menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Terkait dengan kondisi tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk memiliki strategi dan kebijakan yang efektif efisien serta memiliki manfaat yang besar di masa mendatang dalam mempercepat pemenuhan aksesabilitas pelayanan kesehatan rujukan tersebut. makalah iini bertujuan untuk menyusun analisis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dan pemangku kepentingan dalam upaya mempercepat pemenuhan aksesabilitas dan kapasitas pelayanan kesehatan rujukan atau rumah sakit.

 

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Annual Report JKN Tahun 2023; Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Atmawikarta, Arum, “Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi”,Sumber : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8547/, Diakses tanggal 17 Juni 2013.

Azis J, Iwan, et.al, 2010, Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim, Gramedia, Jakarta.

Azwar, Azrul, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Binarupa Aksara, Jakarta.

Jasseh, Mahmoudu, et.al, 2009, Acces to Health Care and Mortality of Children Under 5 Year Age In Gambia :a Case Contol Study, Bulletin of World Health Organization, 08.052175.BLT/10.2475:doi.224-87:216.

Dicky Nofriansyah, Citrawati Jatiningrum, Muhammad Noor Hasan Siregar, dkk, Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 27. 5 Ibid., hlm. 353.

Erdiwan dalam Penelitian Nurfadillah, dkk. tentang Faktor yang Berhubungan Terhadap Akses Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Seko, Desa Padang Raya dalam Window of Public Health Journal, Vol. 6 No. 2 (April, 2025)

https://www.lbs.id/publication/artikel/potensi-bisnis-rumah-sakit-di-indonesia

Kristanto dan Hartaty; 2024, Analisis Forecast Kebutuhan Tempat Tidur Berdasarkan Indikator Barber Johnson di RSUD Sidoarjo,

Lastri, Vitasurya. 1997. ”Identifikasi Pola Distribusi Dan Pemanfaatan Fasilitas Perkotaan.” Diktat Kuliah. Semarang: Fakultas Teknik UNDIP

Mita Apriana, Iwan Rudiarto, 2020. Penentuan pusat pelayanan perkotaan di kota Tanjungpinang, Jurnal Tunas Geografi Vol. 09 No. 01 2020, http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/tgeo e-ISSN: 2622-9528 p-ISSN: 2301-606X.

Mochaad Afif, 2012; Studi Penentuan Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Berau.

Nurbeti, Maftuhah, et.al, 2012, Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Kompetensi Dokter Umum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah.

Prahasta, Eddy, 2011, Tutorial ArcGIS Untuk Bidang Geodesi dan Geomatika, Bandung; Informatika.

Reinke, William A. 1994. Perencanaan Perkotaan Untuk Meningkatkan Efektivitas Manajemen. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press

Unduhan

Diterbitkan

2025-12-31

Cara Mengutip

Rudi Sudarmanta, SKM, MT. (2025). The STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN PEMERATAAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN UNTUK MENURUNKAN KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT DI KABUPATEN INDRAMAYU : Alternatif Kebijakan Pemerataan Fasilitas Kesehatan Rujukan. JURNAL KESEHATAN INDRA HUSADA, 13(2), 51–64. https://doi.org/10.36973/jkih.v13i2.805

Terbitan

Bagian

Artikel